MBG UNTUK ANAK PEKERJA MIGRAN DI ARAB SAUDI:
BAGAIMANA PRIORITAS DAN KEADILAN DISTRIBUSINYA?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, khususnya di Sekolah Indonesia Jeddah dan Makkah. Program ini menimbulkan berbagai tanggapan karena di satu sisi dianggap sebagai bentuk perlindungan negara terhadap seluruh warga negara Indonesia, namun di sisi lain masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan manfaat program MBG secara merata.
Sebagian peserta diskusi berpendapat bahwa anak-anak PMI tetap merupakan warga negara Indonesia sehingga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dukungan gizi dari pemerintah. Namun, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan prioritas pelaksanaan program karena masih banyak wilayah di Indonesia yang mengalami masalah gizi dan keterbatasan akses pangan.
Terkait prioritas penerima bantuan, peserta diskusi menyampaikan bahwa:
- Anak-anak PMI tetap berhak memperoleh dukungan gizi dari negara.
• Pemerintah tidak harus menunggu masalah stunting di Indonesia selesai 100% sebelum membantu anak-anak Indonesia di luar negeri.
• Penentuan penerima bantuan sebaiknya berdasarkan kebutuhan dan status gizi anak, bukan hanya berdasarkan lokasi tempat tinggal.
• Pemerataan bantuan gizi harus dilakukan secara adil agar manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Peserta diskusi juga menyoroti berbagai tantangan dan risiko pelaksanaan program MBG di Arab Saudi, antara lain:
- Munculnya kecemburuan sosial karena pelaksanaan MBG di Indonesia masih belum merata.
• Kebutuhan anggaran yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan program di dalam negeri.
• Kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi program karena lokasi berada di luar negeri.
• Potensi kesalahpahaman diplomatik apabila koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi tidak dilakukan dengan baik.
• Anak-anak PMI di Arab Saudi dinilai tidak mengalami masalah kelaparan dan bolos sekolah yang separah anak-anak di beberapa daerah pelosok Indonesia.
Terkait pelaksanaan program, peserta memberikan beberapa masukan:
- Program tidak harus menggunakan bahan makanan khas Indonesia.
• Pemanfaatan bahan pangan lokal Arab Saudi dinilai lebih efektif karena lebih mudah diperoleh dan kualitasnya lebih terjaga.
• Pemilihan Sekolah Indonesia Jeddah dan Makkah bukan bentuk pilih kasih, melainkan karena sekolah tersebut memiliki data siswa yang jelas sehingga lebih mudah diawasi.
• Keberhasilan program harus dibuktikan dengan adanya peningkatan status gizi anak-anak penerima manfaat.
• Transparansi penggunaan anggaran dan pelaporan hasil program harus menjadi prioritas utama.
Pandangan Peserta Diskusi Mengenai Efisiensi Program:
- Sebagian peserta menilai program kurang efisien untuk dilaksanakan pada kondisi saat ini.
- Program dianggap belum menjadi prioritas karena pelaksanaan MBG di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemerataan, pengawasan, maupun tata kelola.
- Pengawasan program di luar negeri dinilai lebih sulit dibandingkan di dalam negeri sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan dan evaluasi.
- Biaya bahan pangan dan biaya operasional di Arab Saudi lebih tinggi dibandingkan Indonesia sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar.
- Adanya tuntutan dari Sekolah Indonesia di Arab Saudi untuk memperoleh hak yang sama dalam program MBG menjadi salah satu alasan munculnya wacana tersebut.
- Jumlah siswa yang menjadi sasaran program sebenarnya masih relatif sedikit sehingga secara teknis memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Jika program tetap dijalankan, penggunaan bahan pangan lokal Arab Saudi dinilai lebih realistis dibandingkan mengimpor bahan dari Indonesia karena lebih mudah diperoleh, lebih segar, dan lebih efisien.
- Banyak peserta berpendapat bahwa pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan dan pemerataan program MBG di Indonesia terlebih dahulu sebelum memperluas pelaksanaannya ke luar negeri.
Kesimpulan
Peserta diskusi pada dasarnya mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak PMI di Arab Saudi karena mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Program MBG dipandang sebagai bentuk kepedulian negara terhadap seluruh warga negaranya, termasuk yang berada di luar negeri.